JAKARTA – Rumah Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru tentang kinerja lembaga penegak hukum di Indonesia. Hasilnya, Polri menempati posisi teratas sebagai institusi dengan kinerja terbaik sekaligus salah satu yang paling dipercaya publik.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyebut capaian ini sebagai kabar baik bagi Polri. Menurutnya, citra positif yang mulai terbentuk harus dijaga dengan konsistensi kinerja dan gebrakan nyata.
“Mengenai kepolisian, saya kira ini bagian dari konsep Polisi Presisi yang harus terus dilanjutkan. Dengan begitu, kepolisian benar-benar bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat,” ujar Fernando, Rabu 27 Agustus.
Dalam survei tersebut, Polri meraih penilaian tertinggi dengan persentase 20,11 persen. Posisi berikutnya ditempati KPK dengan 20,9 persen, disusul Kejaksaan Agung 20,5 persen. Dua lembaga lain berada di peringkat bawah, yakni Pengadilan dengan 18,51 persen dan Mahkamah Konstitusi (MK) 17,21 persen.
Survei dilakukan di 34 provinsi pada 22–26 Agustus 2025 dengan melibatkan 1.525 responden dari berbagai latar belakang.
Selain kinerja umum, Polri juga dinilai unggul dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber dan kriminalitas baru dengan 22,32 persen, unggul tipis dari Kejaksaan Agung (22,29 persen) dan KPK (22,29 persen). Sementara MK meraih 19,75 persen dan Pengadilan hanya 12,57 persen.
Untuk aspek reformasi peradilan, Kejaksaan Agung menempati posisi teratas dengan 20,9 persen, disusul Polri 20,6 persen, KPK 20,4 persen, MK 16,21 persen, dan Pengadilan 9,52 persen.
Dalam hal pemberantasan korupsi, KPK masih dianggap publik sebagai yang terbaik dengan 21,23 persen. Namun Polri menempel ketat dengan 21,20 persen, lalu Kejaksaan Agung 21,17 persen, MK 19,21 persen, dan Pengadilan 17,03 persen.
Fernando menilai, tipisnya selisih antar-lembaga menunjukkan persaingan ketat tiga institusi utama—Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK—dalam mendapatkan kepercayaan publik. “Ketiganya memang sedang berusaha memperbaiki diri. KPK dengan OTT, Kejaksaan dengan berbagai penangkapan besar, dan Polri dengan konsep Presisi. Semua mendapat perhatian publik,” katanya.
Sementara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan, lanjut Fernando, masih tertinggal dalam survei ini. “Kedua lembaga ini perlu berbenah, mengevaluasi apa yang memperburuk citra mereka agar bisa mendapat kepercayaan publik,” ujarnya.
Pakar hukum Desmen Rahmat menambahkan, survei ini penting untuk memberikan masukan langsung dari publik terhadap pimpinan lembaga penegak hukum. “Insight yang diberikan publik melalui survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke depan,” katanya.
Sumber: voi.id (https://voi.id/berita/509344/survei-polri-jadi-lembaga-penegak-hukum-paling-dipercaya-publik)