Perwakilan komunitas adat di Malinau menyampaikan aspirasi komunitas adat di Kabupaten Malinau untuk peningkatan kuota putra-putri daerah dalam rekrutmen Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Utara yang berlokasi di Malinau.
Saat diwawancara media, Ketua Lembaga Adat Besar Lundayeh, Paulus Balapang, menyoroti jumlah peserta dari Malinau dalam rekrutmen tahun ini yang dinilai terlalu sedikit.
“Tahun ini jumlah penerimaan polisi dari Malinau terlalu sedikit. Kami berharap Kapolda dapat mempertimbangkan untuk memberikan porsi yang lebih banyak bagi Malinau. Kabupaten Malinau telah menyiapkan segala fasilitas pendidikan di SPN ini,” ungkap Paul, yang ditemui di kantor DPRD Malinau, Rabu (17/07).
Paul juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh komunitas, termasuk suku Punan yang hingga saat ini belum ada satu pun putra daerahnya yang diterima di SPN.
“Salah satu saudara kita, suku Punan, sama sekali belum terjamah. Belum ada satu pun anak-anak Punan yang masuk SPN. Dengan adanya SPN di Malinau, kami berharap mereka mendapatkan hak yang sama untuk menjadi polisi,” tambahnya.
Menurut Paul, langkah ini penting untuk memastikan representasi yang seimbang dan lebih banyak dari penerimaan sebelumnya. “Tahun ini mungkin hanya beberapa orang dari Malinau yang diterima. Kami prihatin dengan keadaan ini. Kami telah menyampaikan secara tertulis kepada DPRD agar mereka juga turut menyuarakan hal ini,” kata Paul.
Aspirasi ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius dari Kapolda Kalimantan Utara, agar kuota bagi putra-putri daerah dalam rekrutmen Bintara Polri di Malinau dapat ditingkatkan, sehingga mencerminkan keragaman dan keadilan bagi seluruh masyarakat di Malinau.